"Sangat penting adanya kecaman langsung terhadap apa yang sedang terjadi, sebuah peringatan kepada pemerintah Suriah untuk mematuhi komitmen yang telah dibuat," ujar Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Susan Rice kepada wartawan, seperti dilansir oleh CNN, Selasa (31/1/2012).
Susan menjelaskan soal resolusi yang tidak lama lagi akan disetujui oleh Dewan Keamanan PBB tersebut. Menurutnya, dalam draft resolusi tersebut tidak terdapat sanksi maupun pengerahan militer untuk mendesak Presiden Assad mundur.
Secara terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Victoria Nuland menuturkan isi draft resolusi tersebut. Di antaranya: dorongan agar pemerintah Suriah mengakhiri penggunaan kekerasan terhadap warga sipil, menarik pasukan bersenjata dari wilayah pemukiman warga, mengizinkan pemantau untuk bertugas dengan bebas, melepaskan para tahanan politik dan mengizinkan media massa untuk bekerja di Suriah.
"Ini adalah rezim yang terbentuk dari kelompok minoritas kecil yang sekarang menyerang kelompok mayoritas di Suriah. Rezim ini harus memikul tanggung jawab atas kekerasan yang terjadi," tegas Nuland.
Pengajuan draft resolusi kepada Dewan Keamanan PBB ini dilakukan Maroko pasca Liga Arab menghentikan misi pemantauannya di Suriah di saat Presiden Assad terikat pada perjanjian untuk mengakhiri unjuk rasa yang menewaskan ribuan orang di Suriah. Sekjen Liga Arab, Nabil el-Array akan menjelaskan hasil temuan tim pemantaunya di Suriah kepada Dewan Keamanan PBB hari ini.
Sejak Maret 2011 lalu, aksi demo besar-besaran terjadi di Suriah untuk menuntut pengunduran diri Assad. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan, sejauh ini lebih dari 5.400 orang telah tewas selama pergolakan yang terus berlangsung itu.-detik News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar