PDIP : Pemimpin bangsa harus tegas ambil keputusan politik

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengakui bahwa estafet kepemimpinan nasional tahun 2014 menjadi agenda strategis setiap partai.

"Bagi PDI Perjuangan, kata kuncinya pemimpin harus memiliki ketegasan untuk mengambil keputusan politik dan memiliki pemahaman yang kuat ideologi bangsa," kata Tjahjo kepada ANTARANews.com di Jakarta, Kamis.

Presiden SBY: Perempuan Bisa Jadi Pelopor

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri peringatan Hari Ibu, 22 Desember 2011 di Balai Kartini, Jakarta. Yudhoyono didampingi ibu negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono beserta istri Ny Herawati Boediono, serta sejumlah menteri Anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.

Yudhoyono mengungkapkan, perempuan Indonesia patut diapresiasi kontribusinya di tengah isu pemanasan global sebagai akibat dari perubahan iklim. Menurut Yudhoyono, perempuan Indonesia telah memotori gerakan tanam dan pelihara pohon.

Ibu Berdaya yang Melawan Kemiskinan

HARI ibu yang diperingati setiap tahun lebih sering berakhir pada gegap gempitanya slogan di spanduk, iklan dan ucapan pejabat atau tokoh masyarakat. Upaya untuk menjadikan hari ibu hanya sebagai momen penguat kesadaran dan rasa syukur kita akan mulianya tugas ibu, sehingga sudah seharusnya mereka, para ibu ini diberi wujud bakti yang nyata malah sering terabaikan.

Anis Matta Usul Anggaran DPR Berbasis Individu

Wakil Ketua DPR Anis Matta menilai sudah saatnya penganggaran di DPR berbasis individu. Dengan demikian setiap anggota DPR mempertanggungjawabkan anggaran masing-masing.

"Sudah saatnya anggota DPR berbasis individu sehingga pertanggungjawabannya individual. Dengan demikian lebih efektif, hemat anggaran, dan bisa dipertanggungjawabkan masing-masing," usul Anis.

Hal ini disampaikan Anis menyikapi banyaknya kritik publik terhadap besarnya anggaran DPR. Hal ini disampaikan Anis kepada detikcom, Kamis (22/12/2011).

Menkeu: OJK Independen, Tapi Tetap Berkoordinasi

Pemerintah meyakini pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berjalan independence tanpa ada tekanan dari berbagai pihak.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, dibalik indepensi ini juga diperlukan koordinasi dan harmonisasi kerja sama agar OJK bisa berjalan optimal.

Nazaruddin: Ruhut Ingin Mundur Karena Surat Teguran

Terdakwa kasus suap terkait pembangunan Wisma Atlet M Nazaruddin enggan menanggapi rencana mundurnya Ruhut Sitompul dari Partai Demokrat. Nazar lebih memilih menyuruh awak media menanyakannya kepada advokat senior itu perihal siapa rekan separtainya yang tak suka dengannya hingga menyebabkan dirinya berencana mundur dari partai binaan SBY.

Marzuki: Rp 48 M Untuk Kerja, Kalau Tidak Ada Tidur Saja

Ketua DPR Marzuki Alie membenarkan anggaran tugas pimpinan DPR memang cukup besar. Anggaran sebesar Rp 48 miliar berkaitan langsung dengan kegiatan pimpinan DPR.

"Kalau pimpinan rasanya sih semua bekerja untuk negara melaksanakan kerja sesuai aturan. Kita tidak melihat biaya. Biaya itu konsekuensi dari kegiatan,"ujar Marzuki Alie.

Hal ini disampaikan Marzuki menanggapi data Keppres tentang anggaran DPR. Hal ini disampaikan Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/12/2011).

RI Makin Seksi

EKONOMI Indonesia fantastis. Di tengah tekanan akan datangnya resesi global, Indonesia mencatat prestasi memukau, yaitu naik peringkat menjadi investment grade.

Padahal, saat ini banyak negara terancam turun peringkat akibat tersengat krisis global. Pencapaian itu mestinya menjadikan Indonesia kian seksi di mata investor. Tidak hanya 'investor don juan' yang hanya memarkirkan harta mereka dalam jangka pendek, tetapi juga investor yang berorientasi jangka panjang.

Ruhut: Saya Direndahkan Elite Demokrat

Anggota Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan, jika Partai Demokrat tidak menerima cara dia berpolitik, Ruhut mengancam akan keluar dari partai tersebut. Ruhut menyampaikan, dia masuk Demokrat karena menyukai cara berpolitik pendiri Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kan saya setia dan loyal sama SBY, kalau kepada Demokrat saya nggak," kata Ruhut ketika dihubungi, Selasa 20 Desember 2011.

Mantan politikus Partai Golkar itu mengatakan, partai harus menerima cara berpolitik dia, dan yang bisa menerima cara berpolitik Ruhut adalah SBY, sehingga dia masuk ke Partai Demokrat. Dia mengatakan hal ini karena menurut dia, ada oknum di partai yang merendahkan dia dan menganggap Ruhut sebagai batu ganjalan bagi Demokrat.

Tjahjo: Rieke Pantas Jadi Gubernur Jawa Barat

PDIP mendukung Rieke Dyah Pitaloka untuk menjadi kandidat di pemilihan calon gubernur pada 2013. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo.

"PDIP terbuka bagi seluruh kader partai untuk mendaftarkan diri mengikuti tahapan-tahapan mekanisme sebagai calon kepala daerah, baik melalui pendaftaran penjaringan sampai ke tahap fit and proper test, dan tentunya juga lewat survei independen," kata Tjahjo ketika dihubungi Selasa 20 Desember 2011.

Dengan melakukan pendaftaran, Tjahjo melanjutkan, Rieke dianggap sudah memiliki kemampuan untuk memimpin kepala daerah. "Saya menilai Rieke sangat mampu mengemban tugas sebagai anggota DPR dan tentunya juga mampu sebagai calon kepala daerah," ujar dia.

Demokrat: Tak Ada Alasan Tolak Gedung Baru KPK!

Ferdinan

Fraksi Partai Demokrat mendesak Komisi III DPR segera memberi persetujuan atas rencana pembangunan gedung baru yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menegaskan pembangunan gedung baru KPK mutlak direalisasikan. "Kami fraksi PD prihatin dengan gedung KPK yang sudah tidak memadai lagi. Oleh karenanya kami mendesak dan meminta teman-teman lain Komisi III yang sebelumnya tidak setuju untuk bisa berubah pikiran," kata Didi kepada okezone, Rabu (29/2/2012).

Dia berharap, Komisi kembali menggelar rapat pleno bersama sembilan fraksi. "Kemudian merevisi kesepakatan sebelumnya yang menolak pembangunan gedung baru," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada alasan menolak usulan pembangunan gedung baru KPK mengingat kondisi gedung yang ditempati saat ini sudah tidak lagi memadai. Gedung baru nantinya juga harus didukung oleh infrastruktur lengkap dengan berbagai peralatan yang dapat mendukung kerja KPK.

"Agar KPK bisa lebih optimal dalam menjalankan peran dan tugasnya. Perlunya penambahan SDM dan tenaga kerja lainnya, mengingat semakin banyak kasus dan permasalahan yang harus ditangani, menjadi salah satu pertimbangan penting pembangunan gedung baru,"

Seperti diketahui, Gedung KPK saat ini telah melebihi kapasitas. Gedung di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan tersebut dibangun untuk kapasitas 400 pegawai. Namun, kini gedung itu dihuni lebih dari 850 pegawai termasuk tumpukan barang bukti dan berkas perkara.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Aziz Syamsuddin mengatakan tanda bintang dalam pengajuan anggaran KPK disertakan karena DPR belum menyetujui pembangunan gedung baru KPK.

Keputusan ini diambil dalam rapat pleno Komisi III pada 13 Oktober 2011. Rapat itu, dihadiri 46 anggota dewan dari 7 fraksi. Keputusannya Komisi III tidak menyetujui pembangunan gedung baru KPK. Hasil rapat kemudian ditembuskan ke pimpinan DPR.

Pada 24 Januari 2012, pimpinan DPR menindaklanjuti keputusan Komisi ke Kementerian Keuangan. Alhasil pengajuan anggaran gedung baru tidak dapat dicairkan karena diberi tanda bintang yang berarti pengajuan belum mendapat persetujuan.-Okezone News

Anggota Komisi III: Kalau Mau Gedung Baru, KPK Harus Kerja Maksimal

Mega Putra Ratya

Komisi III DPR sempat menolak permintaan KPK untuk membangun gedung baru. Jika KPK membutuhkan gedung baru, maka kinerja pemberantasan korupsi harus maksimal.

"Saya sendiri berpendapat bahwa dukungan anggaran dan fasilitas lain terhadap KPK haruslah berbasis kinerja. Jika Pimpinan KPK jilid 3 ini dapat bekerja maksimal dan efektif serta memenuhi harapan publik maka DPR juga harus memberikan yang maksimal termasuk mendukung pengadaan gedung KPK dan kantor-kantor perwakilannya di beberapa daerah," ujar anggota Komisi III DPR Achmad Basarah kepada detikcom, Rabu (29/2/2012).

Basarah mengatakan usulan pembangunan gedung KPK pernah diusulkan oleh Pimpinan KPK jilid 2 dan usulan tersebut ditolak Komisi III. Menurutnya ada dua alasan penolakan pembangunan Gedung KPK tersebut. Pertama karena kinerja Pimpinan KPK Jilid 2 dinilai tidak profesional dan tidak memenuhi harapan masyarakat. Sehingga tidak layak mendapatkan fasilitas Gedung.

"Kedua, KPK adalah lembaga ad hoc dan bukan lembaga permanen. Sehingga pembangunan gedung KPK yang megah dan permanen dianggap sebagai upaya mempermanenkan lembaga KPK," jelas Wasekjen PDIP ini.

Oleh karena itu, lanjut Basarah, Komisi III akan melanjutkan RDP dengan KPK pada Kamis 2 Maret 2012. RDP tersebut akan membahas kembali rencana pembangunan Gedung KPK dan kantor-kantor perwakilan KPK di daerah-daerah.

"Namun demikian saya akan mendengarkan lebih jauh lagi argumentasi Pimpinan KPK atas proposal tersebut pada RDP dengan Komisi 3 hari Kamis besok. Jika argumentasi mereka logis dan masuk akal, saya kira PDIP juga akan memberikan dukungan," tegasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas curhat kepada Komisi III DPR mengenai kondisi gedung kantornya yang sudah jauh dari memadai. KPK merasa terbebani dengan kapasitas gedung yang saat ini ditempati.

"Terjadi kebingungan pada kami karena Gedung KPK sudah sama sekali tidak memadai," ujar Busyro saat rapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/2).-detik News

Catatan Wacana Kenaikan Harga BBM

Dr Arif Budimanta 

KENAIKAN harga minyak dunia pasti berimplikasi serta berkonsekuensi terhadap penerimaan dan pengeluaran negara. Dengan demikian, setiap momentum kenaikan harga tidak serta-merta dapat menjadi alasan pembenaran bagi pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sesungguhnya subsidi juga yang menikmati adalah rakyat dengan menggunakan uang rakyat pula. Patut pula dicatat, BBM adalah komoditas yang bernilai politis sangat tinggi. Itu karena dapat menurunkan ataupun menaikkan citra pemerintah di mata rakyat.

Secara matematis, meningkatnya besaran subsidi energi, khususnya BBM akibat naiknya harga minyak dunia, seharusnya masih bisa ditanggulangi. Alasannya, pemerintah masih memiliki Sisa Hasil Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun lalu sebesar Rp32,2 triliun.

SILPA itu bisa digunakan pemerintah untuk mengatasi persoalan dan implikasi kenaikan harga minyak mentah, yang berkonsekuensi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di luar hitungan matematis itu, pemerintah harus fair (adil) menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia tidak hanya mengakibatkan naiknya belanja pemerintah (khususnya beban subsidi). Lonjakan harga juga memberi "rejeki" berupa meningkatkan pendapatan dari minyak dan gas.

Seperti yang dipaparkan Tim Konsorsium Peneliti Perguruan Tinggi (UI-UGM-ITB), bahwa jika terjadi kenaikan harga minyak dunia rata-rata 10%, maka akan meningkatkan pendapatan migas sebesar Rp3,5 triliun.

Untuk mengatasi kemungkinan defisit anggaran, pemerintah dapat melakukan penghematan atas belanja barang, seperti seminar-seminar, perjalanan dinas, macam-macam sosialisasi dan sebagainya. Upaya itu bisa membuat pemerintah menghemat sampai dengan 25 persen dari anggaran pengeluaran semula.

Dari berbagai upaya penghematan yang bisa dan memungkinkan dilakukan pemerintah, maka ada sekitar Rp35 triliun anggaran yang kemudian bisa direalokasikan untuk anggaran pendidikan.

Satu catatan dan pesan penting, jangan sampai karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya nasional dan keuangan negara kemudian rakyat yang menjadi korban, menanggung beban salah kelola aset nasional.


* Dr Arif Budimanta, Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan

Kebohongan Pasti Terkuak

Ikrar Nusa Bhakti

Suatu barang busuk, meski divakum atau dibungkus dengan cara apa pun, pasti akan tercium juga akhirnya. Demikian juga kebohongan di pengadilan, meski di kemas dengan cara apa pun, pasti akan terungkap.

Cara pengadilan untuk mengungkap kebohongan tentunya makin canggih, bukan hanya melalui alat pendeteksi kebohongan, melainkan, terlebih lagi peralatan teknologi informasi yang digunakan pelaku.

Kita kadang heran, mengapa Angelina Sondakh, seorang yang amat terhormat, mantan Putri Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Fraksi Partai Demokrat, berasal dari keluarga yang amat terdidik dan beragama, dapat berbohong di pengadilan tindak pidana korupsi.

Padahal, sebagai saksi dalam kasus korupsi M. Nazaruddin, ia sudah disumpah. Ada yang berpendapat bahwa seharusnya Al-qur’an atau Injil diletakkan dari bagian depan kepala orang yang bersumpah dan bukan di belakang, sehingga orang takut untuk berdusta atau berbohong.

Akibat kebohongan yang dilakukan Angie, panggilan akrabnya, guyonan politik terkait Partai Demokrat, semakin membahana. Misalnya, iklan Partai Demokrat yang bersemboyan “Katakan tidak pada korupsi,” diplesetkan menjadi “Katakan tidak, pada(hal) korupsi!”

Citra Partai Demokrat pun semakin hari semakin menurun menuju titik nadir, sampai-sampai orang mengomentarinya dengan kalimat: “sesuatu yang meroket dengan cepat, akan menukik dengan cepat pula.”

Dari legenda masa lalu, sejak kecil kita memang tidak diajarkan untuk berusaha keras dan banting tulang untuk meraih cita-cita yang setinggi langit.

Seorang pakar pendidikan, Prof. Dr. Sutjipto, Dosen FIP Universitas Negeri Jakarta, dalam sebuah seminar di Jakarta mengatakan bahwa sejak kecil kita dicekoki oleh cerita-cerita bagaimana seseorang untuk meraih sesuatu menggunakan cara-cara yang instan/cepat tanpa usaha keras dan banting tulang.

Misalnya legenda mengenai Gunung Tangguban Perahu, di mana Sangkuriang yang jatuh cinta pada Dayang Sumbi yang adalah ibunya sendiri, diminta membuatkan perahu untuk sang ibu dalam waktu semalam.

Dayang Sumbi berharap bahwa Sangkuriang tak akan mampu mewujudkannya. Ternyata, dengan bantuan para jin dan siluman, Sangkuriang dapat membuat perahu tersebut.

Melihat gelagat tak baik itu, Dayang Sumbi lalu memohon kepada Dewata agar ayam berkokok sebagai tanda fajar tiba. Akibatnya, Sangkuriang marah dan menendang perahu tersebut, karena itu disebut Tangkuban Perahu.

Kisah yang serupa juga terjadi pada kisah Bandung Bondowoso dan Putri Lara Jonggrang dalam legenda Candi Perambanan. Bandung Bondowoso, dibantu jin dan siluman yang sudah membuat 999 candi dalam satu malam, harus kecewa karena Lara Jonggrang menggunakan kekuatan gaib agar ayam berkokok sebelum fajar tiba.

Akibatnya, Lara Jonggrang oleh Bandung Bondowoso dijadikan candi keseribu dalam kompleks tersebut.

Dalam peradaban modern, masih saja ada politisi atau pejabat kita yang menggunakan bantuan klenik atau kekuatan jin dan siluman agar dapat meraih kekuasaan.

Jangan heran kalau masih ada politisi atau pejabat kita yang pergi ke makam-makam yang dianggap keramat, bukan untuk ziarah atau mendoakan arwah orang yang sudah meninggal, melainkan meminta kekuatan kepada orang yang sudah mati itu agar diberikan kekuatan gaib. Cara-cara yang musyrik ini, percaya atau tidak, masih terjadi di Indonesia.

Kita memang terlalu terpatri pada legenda bagaimana meraih kekuasaan dan bukan mengenai bagaimana memelihara dan menjalankan kekuasaan secara apik.

Kalimat sakti Harold Laswell bahwa politik mempelajari tentang “Siapa, mendapatkan apa, kapan dan bagaimana,” begitu melekat. Ajaran Machiavelli mengenai politik yang menghalalkan segala cara, juga begitu mendarah daging.

Padahal, politik juga mengandung unsur hati nurani, etika, dan pemahaman atas amanat hati nurani rakyat.

Sebuah kekuasaan yang sudah rapuh tidak perlu digoyang ataupun dijatuhkan, karena ia akan jatuh dengan sendirinya. Biasanya kehancuran itu justru terjadi dari dalam kekuasaan itu sendiri.

Jika kekuasaan itu tidak menyadari telah timbulnya ketidakpercayaan rakyat pada dirinya dan tidak berupaya untuk merenovasi pilar-pilar kekuasaannya yang sudah mulai lapuk, cepat atau lambat kekuasaan itu akan runtuh.

Apa yang terjadi di Partai Demokrat adalah lapuknya kekuasaan politik akibat ulah dari segelintir elite politiknya yang ingin cepat berkuasa dan kaya dalam waktu sekejap.

Tanpa adanya kerja keras para elite dan anggota partai, bukan mustahil akan sangat sulit bagi Partai Demokrat untuk bangkit kembali.

Anehnya, beberapa elite partainya malah sibuk mempersiapkan siapa yang akan menjadi calon presiden dari partai ini dan bukan bagaimana menyelamatkan kapal yang akan tenggelam itu. Inilah anomali politik di negeri ini.[mor]/Inilah

Surat untuk Presiden

Acep Iwan Saidi 

Selamat malam, Pak Presiden! Dari Daniel Sparringa, salah seorang staf Anda, yang berbicara pada acara Soegeng Sarjadi Syndicate di TVRI—maaf lupa tanggal tayangnya—saya mendapat informasi bahwa Anda sering bangun malam. Katanya lagi, Anda membaca dan merenung, memikirkan berbagai permasalahan bangsa yang kian hari kian jelimet, kian ruwet.

Oleh karena itu, saya alamatkan surat ini kepada Anda yang begitu ”mengakrabi malam”. Saya pun menulisnya dalam larut, sehari setelah menyaksikan kesaksian Angelina Sondakh untuk kasus yang kita semua sudah tahu belaka itu.

Angie yang cantik, kita juga tahu, adalah salah satu pejabat tinggi di partai yang Bapak bina. Artinya, langsung atau tidak, Angie adalah binaan Anda.

Pak Presiden, sebelumnya perlu Anda ketahui bahwa pada pemilihan presiden tahun 2004, saya adalah salah seorang yang memilih Anda.

Tentu saja, sebagai orang yang merasa diri intelektual, saya tidak sembarang memilih. Sebelum menentukan pilihan, saya merasa wajib untuk melakukan ”riset kecil-kecilan”, mulai dari menelusuri kehidupan masa kecil hingga perilaku paling mutakhir para calon presiden saat itu.

Pilihan saya jatuh kepada Anda karena pada waktu itu Anda mengingatkan saya pada sosok Arok dalam roman Arok Dedes karya Pramoedya Ananta Toer.

Tentang Arok

Dengarlah apa yang dicatat Pram tentang Arok melalui mulut tokoh Dang Hyang Lohgawe berikut ini. ”Dengan api Hyang Bathara Guru dalam dadamu, dengan ketajaman parasyu Hyang Ganesya, dengan keperkasaan Hyang Durga Mahisa suramardini, kaulah Arok, kaulah pembangun ajaran, pembangun negeri sekaligus. Dengarkan kalian semua, sejak detik ini, dalam kesaksian Hyang Bathara Guru yang berpadu dalam Brahma, Syiwa, dan Wisynu dengan semua syaktinya, aku turunkan pada anak ini nama yang akan membawanya pada kenyataan sebagai bagian dari cakrawati. Kenyataan itu kini masih membara dalam dirimu. Arok namamu” (1999: 53).

Demikianlah, Pak Presiden, imajinasi saya tentang Anda kala itu. Namun, dalam perjalanannya, perlahan-lahan imajinasi tersebut pupus. Entah karena apa, dalam mata batin saya, gambaran tritunggal (Brahma, Syiwa, dan Wisynu) sirna dari diri Anda. Saya tidak lagi merasakan sorot mata Sudra, sikap Satria, dan esensi Brahmana.

Hingga hari ini, Anda memang sangat santun, tetapi kesantunan itu terasa tak memiliki aura. Memandang Anda—artinya mencoba mengerti dan menerima kepemimpinan Anda—saya seperti menatap sebuah potret dalam bingkai. Sebuah potret, tentu bukanlah realitas sebenarnya. Ia adalah realitas citra.

Barangkali tidak ada yang salah dengan Anda, Pak Presiden. Kekuasaan, dalam sejarah bangsa mana pun, memang memiliki karakter pengisap. Barangsiapa tidak mampu menaklukkannya, ia akan tersedot hingga ke rangka. Sirnanya tritunggal yang saya imajinasikan terdapat pada sosok Anda kiranya juga karena isapan gravitasi kuasa tersebut.

Matinya tritunggal sedemikian meniscayakan hidupnya kelemahan tak terelakkan pada diri Anda. Lihatlah, sayap Anda patah. Anda tidak mampu menjadi ”Garuda Yang Terbang Sendiri”—meminjam judul drama Sanoesi Pane. Ada semacam kekhawatiran pada diri Anda jika terbang sedemikian, yakni kecemasan untuk tidak bisa kembali hinggap pada takhta yang notabene mengisap Anda secara terus-menerus itu. Anda lebih suka diisap daripada menyedot habis daya kuasa. Anda dikuasai, bukan menguasai.

Itulah kiranya, disadari atau tidak, yang membuat Anda selalu terjaga saat larut seperti dikisahkan Sparringa. Tanpa keluh kesah kepada Sparringa, saya pikir tubuh Anda sendiri telah berbicara. Di balik baju kebesaran presiden, Anda tidak bisa mengelak kalau sorot mata Anda makin sayu, satu-dua keriput bertambah di wajah Anda. Jika saja Anda bukan presiden, barangkali sepanjang hari Anda akan tampak lusuh, layaknya seorang bapak yang capek memikirkan ulah anak-anaknya yang kelewat nakal. Wajah Anda tak lagi bersinar seperti sebelum jadi penguasa.

Gara-gara korupsi

Pemberantasan korupsi yang menjadi jargon partai binaan Anda, Pak Presiden, itulah yang saya pikir menambah satu-dua kerutan di wajah Anda tahun-tahun terakhir ini. Saya yakin Anda dan keluarga tidak melakukan tindakan kriminal tersebut, tetapi Anda terjebak dalam kepungan para bandit.

Kiranya Anda juga sang pemilik gagasan besar jargon pemberantasan korupsi tadi sehingga dengan sangat yakin Anda memasang badan di barisan paling depan pendekar pembunuh koruptor. Sayang, nyatanya Anda dikhianati. Anda jadi sandera di dalam jargon yang Anda gagas. Akibatnya, Anda menjadi sangat lemah. Anda tahu kepada siapa Anda mesti marah, tetapi Anda juga tahu hal itu tidak mungkin dilakukan. Ah, betapa menyakitkan hidup seperti itu.

Pak Presiden yang terhormat,

Malam semakin larut, tetapi kian gelap dan sunyi di luar, kian benderang hati kita di dalam. Drama Nazar dan Angie pastilah akan semakin jelas jika ditatap dalam suasana seperti ini.

Ketahuilah, penyelesaian kasus pelik yang menimpa mereka, juga banyak kasus lain, hanya bertumpu kepada Anda. Sekuat apa pun KPK, saya tidak yakin lembaga ini bisa menyelesaikannya. Anda mungkin tidak mengintervensi KPK dan penegak hukum dalam arti negatif, tetapi ketahuilah, tangan Anda bisa memanjang tanpa Anda ketahui, kekuasaan Anda bisa membengkak tanpa Anda sadari.

Ingatlah selalu bahwa Anda sedang terus-menerus dikhianati. Jadi, mohon keluarlah. Anda sudah mampu menguasai malam. Itu artinya Anda bisa menyongsong fajar saat semua makhluk sedang lelap. Ini kali saatnya Anda meradang, dan menerjang—meminjam sajak Chairil Anwar. Jadilah garuda agar kami menjadikan Anda lambang yang selamanya terpatri di dada.

Saya seorang dosen, Pak Presiden. Nyaris setiap hari saya membicarakan hal-hal ideal dengan mahasiswa. Kepada para mahasiswa saya selalu mengajarkan mimpi tentang Indonesia yang lebih baik di masa depan. Jadi, tolong saya, Pak Presiden, tolong bantu saya untuk menjadikan ajaran itu bukan ilusi, apalagi dusta.

Maka, jawablah permohonan ini dengan sebuah tindakan: bahwa besok pagi, saat fajar tuntas memintal malam, Anda akan menjadi presiden yang revolusioner. Atas apa pun yang bernama kuasa, jadikanlah diri Anda Arok, sang pembangun itu!.

Acep Iwan Saidi Ketua Forum Studi Kebudayaan FSRD ITB


KOMPAS

Ali Mudhori Diminta Kooperatif

Icha Rastika | Inggried Dwi Wedhaswary
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Mudhori kooperatif dengan memenuhi panggilan persidangan kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi. Jika tidak, Ali Mudhori akan dipanggil paksa.

"Kita mengimbau Ali Mudhori untuk bersikap kooperatif, mengungkap kebenaran materiil dalam kasus ini," kata jaksa Jaya Sitompul saat dihubungi wartawan, Senin (20/2/2012) malam.

Adapun Ali Mudhori, kerap mangkir dari persidangan kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi dengan terdakwa dua pejabat Kemennakertrans, I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan.

Pekan ini merupakan pekan ketiga Ali tidak menghadiri sidang. Seorang sumber menyebutkan, jaksa KPK telah berupaya menemui Ali di rumahnya di daerah Lumajang, Jawa Timur. Namun, pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Lumajang itu tidak ada di rumah. Setelah mengerahkan bantuan sekitar 20 intel Polres Lumajang, jaksa KPK menemukan Ali bersembunyi di tengah hutan. Rencananya, Senin (27/2/2012) pekan depan, jaksa KPK akan kembali menjadwalkan pemeriksaan Ali sebagai saksi bagi Dadong atau Nyoman.

Jaksa Jaya mengatakan, kesaksian Ali penting dalam keterlibatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar.

"Apa benar namanya (Muhaimin) dicatut atau tidak. Penting untuk membongkar auktor intelektualis kasus ini," katanya.

Kesaksian Ali juga dianggapnya dapat menjadi pintu masuk KPK menjerat tersangka lain kasus dugaan suap PPID itu. Dalam kasus ini, dua pejabat Kemennakertrans, yakni I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan didakwa bersama-sama Muhaimin dan Jamaluddin Malik (Direktur Jenderal Pengembangan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemennakertrans) menerima suap senilai Rp 2 miliar dari pengusaha Dharnawati. Suap itu terkait penetapan empat kabupaten di Papua sebagai daerah penerima dana PPID.

Nama Ali Mudhori, Fauzi (mantan anggota tim asistensi Menakertrans), Sindu Malik (mantan pegawai Kementerian Keuangan,pengusaha Iskandar Pasojo (Acos), dan Dhani Nawawi (staf mantan Presiden Abdurrahman Wahid), turut disebut terlibat. Keempat orang itu disebut berperan dalam mengatur pemberian commitment fee.

Rekaman pembicaraan antara Fauzi dan Ali yang diputar di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu menyebut istilah "Pak Ketum". Menurut Fauzi, "Pak Ketum" adalah kode untuk Muhaimin. Namun, dia mengaku kalau nama Muhaimin hanya dicatutnya.-KOMPAS

Berutanglah Terus, Maka Jatah Rakyat Makin Kurus

Oleh Herry Gunawan

Saat ini, ramai dibicarakan besarnya utang pemerintah yang jatuh tempo tahun ini. Kewajiban yang muncul akibat penerbitan surat utang maupun pinjaman langsung dari negara lain itu, sungguh fantastis. Totalnya sebesar Rp 139 triliun. Sedangkan pembayaran bunga dari utang yang masih berjalan sekitar Rp 122 triliun. Ada apa dengan utang?

Penerbitan surat utang atau meminjam dana dari luar negeri, baik melalui bilateral maupun multilateral, atau menerbitkan surat pengakuan utang, dilakukan untuk menutupi anggaran yang defisit: lebih besar pengeluaran ketimbang penerimaan. Jadi, utang selalu dianggap sebagai dewa penolong.

Seperti yang akan dilakukan pemerintah pada tahun ini. Untuk keperluan tersebut, pemerintah akan menerbitkan surat utang lagi dalam mata uang yen, yang disebut sebagai "Samurai Bond". Tujuannya, selain menambal anggaran yang masih minus, juga untuk membayar utang jatuh tempo yang sebagian besar dalam yen.

Ibaratnya, gali lubang tutup lubang, dan gali lubang lagi. Secara ekonomi, utang yang jatuh tempo – baik terjadi pada pemerintah maupun pada individu – tentu membuat kebutuhan terhadap likuiditas untuk pembayaran bertambah dari biasanya. Jika utangnya dalam bentuk yen yang terbesar, maka kebutuhan mata uang Jepang itu pun akan besar.

Dampaknya mudah ditebak. Pemerintah harus berbelanja yen untuk memenuhi kewajibannya membayar utang. Akibat ada tambahan kebutuhan terhadap yen (ditransaksikan dengan rupiah) sebagai komoditas, nilai mata uang Negeri Matahari Terbit itu berpotensi naik atau menguat.

Kemudian, dengan model anggaran yang minus, kemudian ditutupi dengan utang, bermakna kemampuan pemerintah membiayai program pembangunan makin kecil. Apalagi, dalam struktur anggaran belanja yang ada saat ini, sebanyak 60 persen digunakan untuk belanja rutin, seperti fasilitas (dari kendaraan, operasional, hingga rumah) dan gaji pegawai atau pejabat. Oh ya, ada banyak tambahan wakil menteri juga – lazimnya ikut membawa staf. Nah, barulah sisanya buat pembangunan.

Jadi, jatah rakyat makin kurus. Sejatinya, pemerintah yang dikelilingi oleh orang-orang pintar, tentu paham dengan situasi ini. Termasuk, cara lain yang mungkin dilakukan untuk mengamankan anggaran, seperti menaikan pajak atau mengurangi subsidi.
Apesnya, pilihan terakhir inilah yang saat ini gencar diteriakkan melalui rencana kenaikan atau pembatasan bahan bakar minyak, serta kenaikan tarif listrik. Pertanyaannya, kapan rencana belanja rutin yang memakan anggaran di atas 50 persen itu diturunkan?

Belum pernah terdengar programnya, sekalipun sayup-sayup. Atau, kapan pajak di industri yang kerjaannya banyak menggerogoti bumi Indonesia seperti pertambangan atau perkebunan dinaikkan juga pajaknya agar tidak hanya menyisakan kerusakan lingkungan? Nyaris tak terdengar.

Justru yang paling nyaring adalah dendang dari Lapangan Banteng, tempat Departemen Keuangan bermarkas, yang tahun ini akan menerbitkan lagi surat utang senilai Rp 250 triliun. Dananya, sebagian digunakan untuk memenuhi target program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dan seperti biasa, menutupi minusnya anggaran.

Inilah langkah paling mudah menutup bolongnya anggaran. Tanpa ada “pertentangan” politik seperti pada kebijakan menaikkan pajak di sektor pertambangan misalnya, yang dimiliki oleh orang-orang terkaya di Indonesia.

Disadarai atau tidak, utang secara ideologis adalah memberi ruang berkembangnya hegemoni pemilik modal kepada negara ini. Contohnya kasat mata. Pinjam duit ke Cina untuk proyek listrik 10 ribu megawatt, kontraktornya juga harus berasal dari Cina. Satu paket. Tentu ini berlaku dengan pinjaman-pinjaman proyek lainnya.

Mau pinjam uang dari pasar keuangan melalui penerbitan surat utang, maka kiblatnya harus dipindah ke lembaga pemeringkat dan pengelola modal swasta. Sekali lembaga pemeringkat menggoyang tingkat risiko investasi Indonesia, para calon pembeli surat utang minta imbal hasil yang lebih besar. Semuanya serba bermasalah.

Karena itu sebenarnya, pilihan cukup bijak adalah: efisiensi belanja rutin (gaji dan fasilitas), atau naikkan penerimaan pajak dari industri pertambangan dan perkebunan – ingat, lahan yang dipakai dan dikeruk adalah milik rakyat Indonesia. Sungguh tragis, jika pemiliknya hanya kebagian dampak negatif.

Janganlah kebiasaan tak elok justru dijadikan hobi: gertak rakyat dengan pengurangan subsidi, atau menerbitkan surat utang. Apalagi, saat ini rakyat masih dipaksa menikmati jalan yang rusak, buruknya fasilitas publik, dan subsidi dicabut pula ketika pendapatan rakyat belum siap menambalnya.

Insyaflah wahai para pemimpin negeri.

Herry Gunawan adalah mantan wartawan dan konsultan, kini sebagai penulis dan pendiri situs inspiratif: http://plasadana.com

Gerindra: KPK Jangan Budayakan Tarik Ulur

Arfi Bambani Amri

Partai Gerakan Indonesia Raya melihat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru masih mempraktikkan budaya tarik ulur kasus. Budaya tarik ulur ini maksudnya budaya lambat dan mengulur-ulur waktu untuk mengambil keputusan menyelidiki atau menyidik kasus padahal bukti dan saksi sudah kuat.

"Dalam kasus cek pelawat misalnya, pimpinan KPK baru menetapkan Miranda S Gultom sebagai tersangka setelah sebelumnya Ketua KPK berkali-kali mengatakan akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut," kata Ketua Bidang Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, Habiburokhman, Selasa 31 Januari 2012.

Budaya tarik ulur ini juga terjadi dalam kasus Wisma Atlet. Keterangan sejumlah saksi dan tersangka sudah mengarah pada sejumlah nama seperti Anas Urbaningrum dan Angelina Sondakh, namun KPK tak kunjung menetapkan mereka sebagai tersangka.

"Sementara Wakil Ketua KOK Bambang Widjajanto mengatakan bahwa keterangan saksi dalam persidangan adalah bukti yang sah," kata Habib.

Gerindra mengingatkan, budaya tarik ulur ini justru bisa membuat koruptor untuk cukup waktu melawan. Bahkan komisioner KPK pun bisa menjadi sasaran kriminalisasi.

"Jika budaya tarik ulur ini terus dipertahankan, dapat dipastikan tidak banyak kasus besar seperti kasus Century, kasus Nazaruddin, kasus Badan Anggaran, bisa diselesaikan oleh pimpinan KPK periode III ini," kata Habib.-VIVAnews

Negara Islam harus responsif terhadap perubahan

Desy Saputra

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak kalangan negara-negara Islam untuk mampu memberikan respons terhadap perubahan peta politik internasional sehingga mampu bertahan di tengah permasalahan global yang semakin kompleks.

Presiden saat menyampaikan pidato dalam pembukaan sesi ketujuh konferensi parlemen negara-negara anggota organisasi negara Islam di Palembang, Senin siang, menyatakan salah satu respons positif yang bisa dilakukan adalah tidak menutup mata atas perubahan yang terjadi, belajar dari masa sebelumnya.

Kepala Negara mengatakan, bila dalam menyikapi perubahan itu tidak disertai dengan langkah yang maksimal maka akan terjadi goncangan yang besar.

"Karena itu bila kita tidak bisa antisipasi perubahan dan perubahan tidak disertai reformasi besar maka akan diikuti turbulansi," kata Presiden.

Sejumlah masalah yang mempengaruhi perubahan secara internasional, kata Presiden, termasuk diantaranya perubahan politik yang terjadi di kawasan Afrika Utara dan juga krisis ekonomi global yang saat ini masih berlangsung.

Presiden mengharapkan hasil yang dicapai oleh para anggota parlemen dari negara-negara anggota organisasi negara Islam tidak hanya memberikan kontribusi pada masing-masing negara namun juga dapat memberikan kontribusi pada kemajuan dunia Islam.

Sementara itu Ketua DPR RI yang juga Ketua Konferensi Parlemen negara-negara Islam periode 2012-2013 Marzuki Ali dalam sambutannya mengatakan, dalam satu tahun ke depan pembahasan yang dilakukan akan menyentuh permasalahan yang dirasakan oleh negara-negara anggota sehingga kesepakatan yang diambil dapat membawa manfaat bagi semua pihak khususnya kemajuan Islam.

Sesi ketujuh konferensi parlemen negera-negara Islam tersebut berlangsung mulai 30 Januari 2012 hingga 31 Januari 2012 di Palembang, diikuti oleh lebih dari 37 negara peserta.-Antara News

Panglima TNI: Banyak Opsi Beli Tank

Ita Lismawati F. Malau, Mohammad Adam

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan, banyak opsi untuk membeli tank demi melengkapi alat utama sistem senjata (alutsista). Oleh karena itu, menurut Agus, tidak perlu berpolemik mengenai rencana pembelian tank Leopard.

"Kan memang belum final," ujar Agus di DPR RI, Jakarta, Senin 30 Januari 2012. Penjelasan menyeluruh mengenai rencana pembelian alutsista memang harus dilakukan sebelum memutuskan pilihan bersama DPR.

"Kalau mau beli peralatan itu kan ada opsinya. Banyak. A, B, C, semuanya digelar, lalu mana yang cocok, nah itu baru dibeli," kata Agus. Agus memastikan ada banyak opsi yang dapat dibahas dan dipilih bersama DPR.

Apakah ada juga opsi membeli tank T-90 buatan Rusia, selain tank Leopard? "Ya, itu salah satu. Tapi kan ada banyak sekali opsi," kata Agus. Dia menilai tank tipe medium yang dikembangkan PT Pindad juga menjadi opsi menarik untuk dilirik. "Bagus sekali kalau bisa dalam negeri," katanya.

Meski begitu, Agus menjelaskan bahwa ada aturan untuk pembelian alutsista produksi dalam negeri dan luar negeri. "Begini, kalau bisa di produksi dalam negeri, harus dalam negeri. Kalau tidak bisa dalam negeri, harus joint production. Kalau joint production tidak bisa, baru beli dari luar negeri. Itu ada pedomannya. Kami ikuti itu saja. Kita lihat nanti seperti apa perkembangannya," kata Agus.

Sebelumnya, rencana pembelian tank leopard sempat jadi polemik karena DPR ramai-ramai menolak rencana TNI itu. DPR beralasan, tank Leopard tidak sesuai untuk kondisi medan di Indonesia.-VIVAnews