Bensin Naik, BLT Rp 100 Ribu Tak Cukup Buat Orang Miskin

Pemerintah diminta berusaha keras agar kenaikkan harga BBM tidak menambah angka kemiskinan.

Rencana kenaikan harga ba­han bakar minyak (BBM) sub­sidi dinilai akan berdampak pada ti­dak tercapainya target penuru­nan kemiskinan pemerintah. Menteri Perencanaan Pem­ba­ngu­­nan Na­sio­nal/Kepala Bap­pe­nas Armida Alisjahbana me­nga­takan, angka kemiskinan pada 2012 ditar­get­kan menga­lami penu­runan di ki­saran 10,5-11,5 persen.

Selain itu, kata Armida, pe­me­rintah juga menargetkan Pen­da­patan Domestik Bruto (PDB) per kapita pada tahun ini dapat men­capai 3.729 dolar AS. Angka itu naik diban­ding 2011 yang berada pada level 3.500 dolar AS per ka­pitanya. “Hal tersebut sudah ada dalam Rencana Kerja Anggaran Pemerintah (RKAP) 2012 peme­rintah,” jelas Armida.

Sementara untuk 2014, kata Ar-mida, pemerintah juga me­nar­getkan kemiskinan akan berku­rang di level 8-10 persen dan un­tuk 2025 kemiskinan akan berku­rang pada level empat persen hing­ga lima persen dengan PDB per kapita sebesar 14.900 dolar AS.

Secara terpisah, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri mengatakan, pemerintah telah menyiapkan ban­tuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin se­bagai anti­sipasi kenaikan harga BBM. Ban­tuan itu akan diberikan selama delapan bulan. Namun, sebelum­nya pemerintah akan mengko­mu­nikasikan rencana itu kepada DPR.

Menurut Salim, pihaknya me­ren­­ca­nakan pemberian BLT se­besar Rp 100 ribu, tapi angka itu masih terus digodok. ”Kita be­lum final dan perlu dibicarakan de­ngan DPR juga. Tapi kalau yang miskin harus ditingkatkan peng­hasilan­nya. Kalau tidak ka­sihan juga,” tutur Mensos.

Politisi PKS itu mengatakan, angka BLT Rp 100 ribu sangat cu­kup bagi masyarakat miskin. “Sa­ya pikir untuk masyarakat mis­kin lumayan kan. Jadi masih bisa lah. Saya pikir angka itu akan me­ngarah ke situ kalau diputus­kan,” imbuh Salim.

Dikatakan Salim, penyaluran BLT itu akan melalui BUMN dengan ja­ringan distribusi luas hingga pe­losok layaknya PT Pos Indonesia (Persero) dan BRI.

“Pe­nerima BLT adalah mereka ada yang di bawah garis kemiski­nan. Untuk pem­beriannya sendiri akan mene­rapkan sistem by name by address,” terangnya.

Pengamat ekonomi dari Indo­nesia Monitoring Centre Su­prian­sa mengatakan, pemberian BLT sebagai kompensasi kenai­kan harga BBM tidak akan maksimal menekan lonjakan kemiskinan.

“Apalagi BLT yang diberikan pemerintah hanya Rp 100 ribu. Angka itu terlalu kecil untuk me­ngantisipasi efek domino ke­nai­kan harga BBM,” kritiknya.

Sebelumnya, Badan Pusat Sta­tistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen).

Kepala BPS Suryamin menje­las­­kan, angka ini me­nga­lami pe­nu­ru­nan sebesar 0,13 juta atau 130 ribu orang dibandingkan pen­du­duk miskin pada Maret 2011 sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Menurutnya, selama pe­riode Maret-September 2011, penduduk miskin perko­taan ber­kurang 0,09 juta orang dan pen­duduk miskin pedesaan ber­kurang 0,04 juta orang.

Ekonom Universitas Gajah Ma­da (UGM) Anggito Abima­nyu mengatakan, efek dari ke­naikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan BBM kemungkinan tidak akan mempengaruhi tingkat ke­mis­kinan masyarakat Indonesia. “Tergantung dari besaran ke­naikan, jenis kenaikan dan waktu kenaikannya. Kalau semua­nya ti­dak secara bersamaan dan sudah disosialisasikan sebelumnya oleh pemerintah dan dicarikan alter­na­tif lainnya, maka saya kira tidak memberatkan masyara­kat,” tukas Anggito.-RMOL